Oleh: Agus Widjajanto*
Setiap tanggal 1 Maret, selalu dikenang dan diperingati suatu peristiwa sejarah Bangsa, yakni serangan Umum 1 Maret 1949 di Jogjakarta yang lebih dikenal dengan serangan 6 jam di Jogja. Serangan 1 Maret 1949 merupakan jawaban tindakan tentara Belanda dalam melakukan agresi militer ke dua di Jogjakarta sebagai ibukota negara.
Saat itu, Presiden Soekarno dan Moh. Hatta di tangkap dan dibuang ke Bengkulu, sumatera dan mengumumkan kepada Dunia International bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak ada, hanya gerakan para revolusioner yang sudah ditumpas melalui agresi militer tentara Belanda di Jogjakarta.
Untuk menjawab pernyataan Belanda tersebut , Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta saat itu, mempunyai ide pemikiran bagaimana ada sebuah gerakan serangan dari Tentara Republik Indonesia (TRI) terhadap pos-pos tentara Belanda di Jogjakarta untuk menunjukan kepada Dunia International, melalui siaran radio dan media, bahwa tentara Republik Indonesia masih ada dan eksis dan Belanda sendiri yang melanggar perjanjian Renville saat itu.
Ide Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut disampaikan kepada Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III agar dilaporkan kepada Panglima Besar Sudirman yang masih melakukan perang gerilya (Dikutip dari jurnal, Peranan Sultan Hamengkubuwono dalam menghadapi agresi militer Belanda ke-2, oleh Rudi Harjanto dkk). Panglima Besar Jendral Sudirman menyetujui ide tersebut dan memerintahkan agar kolonel Bambang Sugeng koordinasi dengan Letkol. Soeharto selaku Kepala Brigade X/Weiskries III.
Setelah melalui persiapan dan strategi matang yang disusun oleh Letkol. Soeharto dalam teknis dan tata cara penyerangan serentak dari berbagai sudut kota Jogjakarta, maka sepakat dilakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret tepat jam 6 pagi, saat sirine tanda berakhir jam malam selesai.
Serangan 1 maret pagi tersebut disepakati dibagi menjadi beberapa sektor, yakni sektor Timur dipimpin oleh Letkol. Ventje Sumuel, sektor Selatan dipimpin oleh Mayor Soedjono, sektor Utara dipimpin oleh mayor Kusno, yang semuanya dibawah koordinasi letkol. Soeharto.
Penanggung jawab tetap ada pada kolonel Bambang Soegeng selaku komandan Divisi III. Serangan di pagi buta tersebut membuat kalang kabut tentara Belanda, dimana serangan dari sektor-sektor tersebut dengan sasaran Benteng Vredeburk, Kantor Pos Jogjakarta, Istana Kepresidenan, Hotel Tugu, Stasiun Kereta Api dan Kotabaru.
Serangan tersebut berakhir setelah Tentara Republik Indonesia (TRI) mengundurkan diri dari kota Jogjakarta menuju Magelang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.00 WIB, disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia di Wonosobo dan media cetak serta wartawan asing yang meliput di kota Jogjakarta sehingga diketahui Dunia Internasional. Berdampak secara politik luar biasa dimana Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian melakukan sidang darurat dan membahas masalah serangan 1 Maret 1949 tersebut.
Dari titik dan langkah inilah akhirnya Dunia International memaksa Pemerintahan Belanda meninggalkan Jogjakarta dan dilakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tahun 1950, yang mengakui adanya Pemerintahan Republik Indonesia, setelah tentara Belanda keluar dari Jogjakarta atas tekanan Dunia International. Panglima Besar Jendral Soedirman kembali ke Jogjakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno di Gedung Agung Jogjakarta.
Berakhir sudah era gerilya panglima besar Soedirman yang merupakan seorang ahli strategi perang yang pernah menghadang tentara sekutu di Palagan, Ambarawa dengan strategi Supit udangnya. Strategi perang gerilya beliau menjadi barometer dan dipelajari oleh Akademi Militer di seluruh dunia. Sebagai penemu perang gerilya yang pada saat perang Vietnam menjadi momok bagi tentara Amerika, yang akhirnya mengalami kekalahan karena strategi perang gerilya.
Penulis menyadari Banyak versi ditulis menyangkut peran masing-masing tokoh dalam sejarah serangan 1 Maret 1949, untuk itu penulis berusaha obyektif sesuai literatur sejarah yang ada dan kita harus tetap menghargai jasa para pahlawan. Jangan sampai terjadi penggiringan opini yang tidak benar keluar dari rel sejarah Bangsa. Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
Media harus berperan untuk meluruskan sejarah Bangsa, tanpa tendensius untuk kepentingan manapun, karena beban sejarah yang tidak benar akan ditanggung oleh generasi kita selanjutnya. Peran para kusuma Bangsa, para pahlawan harus didudukkan pada kebenaran sejarah, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah***
*Praktisi hukum, pemerhati masalah sosial budaya, sejarah bangsanya
